Jeratan Harga Minyak

catatan:
Ada yang berpendapat, bahwa ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh gejolak harga minyak. Salah satu pendapat itu tertuang dalam artikel tulisan penulis favourite saya, Sri Hartati Samhadi, dari Kompas.

Keluar dari Lingkaran Setan Harga Minyak
FOKUS, Sri Hartati Samhadi, Jumat, 30 Mei 2008 | 00:56 WIB

Demi menyelamatkan APBN, pemerintah kembali menaikkan harga BBM bersubsidi. Seperti lagu klasik, setiap kali harga minyak mentah dunia melonjak, pemerintah kalang kabut dengan pembengkakan subsidi BBM dan defisit APBN, kemudian mengaku terpaksa menaikkan harga BBM sebagai opsi terakhir. Setiap kali itu pula, hiruk-pikuk demo penolakan kenaikan harga BBM dan heboh penyaluran dana kompensasi yang amburadul terjadi.

Dalam tiga tahun, sudah tiga kali pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Jika berpegang pada ambisi pemerintah untuk menyamakan harga BBM domestik dengan harga internasional dalam empat tahun, sementara harga minyak mentah diprediksikan akan terus naik, lingkaran setan ini tampaknya masih akan berlanjut.

Dengan kenaikan harga BBM, untuk sementara, APBN memang selamat (kendati ekonomi rakyat dan ekonomi nasional babak belur). Tetapi, sampai kapan?

BP Migas dan Pertamina kembali menjadi ”tersangka utama” dalam kemelut BBM kali ini karena dianggap yang paling bertanggung jawab atas kegagalan Indonesia mendongkrak produksi minyak mentah guna mengimbangi lonjakan konsumsi BBM di dalam negeri.

Akibatnya, Indonesia babak belur ketika harga minyak mentah melambung hingga 137 dollar AS per barrel pekan lalu karena 37-40 persen kebutuhan minyak mentah dan BBM dalam negeri masih harus impor.

Keberadaan BP Migas dianggap investor justru menciptakan momok birokrasi baru yang membuat iklim investasi migas kian tak kondusif sehingga Indonesia gagal memetik manfaat dari lonjakan harga minyak.

Sorotan pada Pertamina lebih diarahkan pada inefisiensi akibat panjangnya tata niaga pengadaan minyak mentah dan BBM oleh BUMN ini. Ada tudingan, Pertamina sengaja melanggengkan ketergantungan pada impor. Meski Pertamina yang sekarang ini bukan lagi seperti Pertamina di era Orde Baru, beberapa kasus menunjukkan mafia korupsi bukan tak mungkin masih ada.

Kebijakan energi

Dengan status importir neto minyak Indonesia dan kecenderungan kenaikan harga minyak mentah dunia, ke depan upaya mengurangi kerentanan perekonomian dari gejolak harga minyak hanya bisa dicapai dengan mengurangi ketergantungan ekonomi dan pemenuhan energi nasional pada BBM.

Berulangnya krisis energi menunjukkan langkah yang ditempuh belum menyentuh akar persoalan. Ini potret kegagalan kebijakan pengelolaan energi dalam skala lebih luas (tidak hanya pada masa pemerintahan sekarang, tetapi juga sebelum-sebelumnya), termasuk pembenahan fundamental dari sisi suplai dan permintaan, di mana produksi minyak mentah dan tata niaga BBM hanya salah satunya.

Salah satunya, kebijakan yang tidak mendahulukan keamanan pasokan energi dalam negeri dulu, terutama untuk minyak mentah, gas, dan batu bara yang masih menyumbang 90 persen lebih pemenuhan energi nasional.

Beberapa krisis listrik yang dialami PLN dan kolapsnya sejumlah industri nasional bersumber dari tidak adanya kepastian pasokan bahan bakar ini. Salah satu biang keroknya, sistem kontrak jangka panjang penjualan minyak mentah dan gas yang dinilai tak masuk akal dalam struktur pasar minyak yang oligopolis dan di tengah lonjakan harga energi dunia.

Selain konversi minyak tanah rumah tangga ke elpiji (juga tak terlalu mulus), bisa dikatakan program efisiensi, percepatan konversi, dan diversifikasi jalan di tempat. Target pengurangan peran BBM dalam penyediaan energi nasional menjadi 2 persen tahun 2009 kecil kemungkinan tercapai karena separuh lebih kebutuhan energi nasional masih bergantung pada BBM.

Argumen yang sering muncul, program tak jalan karena tak didukung partisipasi rakyat. Namun, dalam banyak kasus, kegagalan justru bermuara pada kebijakan pemerintah, termasuk di antaranya kebijakan subsidi, regulasi, serta rezim perpajakan yang tidak mendorong upaya efisiensi, konservasi, dan diversifikasi sumber energi, antara lain karena dikalahkan oleh lobi atau kepentingan sektor lain.

Termasuk di sini lobi industri otomotif asing untuk memperluas pasar dan kebijakan pembangunan infrastruktur transportasi yang lebih memprioritaskan jalan tol ketimbang sarana transportasi massal.

Bagaimana mengurangi konsumsi BBM jika sektor transportasi (pengguna BBM terbesar dan terboros) hampir 100 persen masih mengandalkan BBM sebagai bahan bakar, sementara penjualan mobil dan kredit kendaraan bermotor masih terus tumbuh dua digit setiap tahun?

Bagaimana menekan konsumsi BBM jika 60 persen kegiatan pembangkitan listrik masih mengandalkan BBM, antara lain karena pasokan batu bara dan gas juga sulit diharapkan? Bagaimana bicara diversifikasi dan konversi jika infrastrukturnya sendiri tidak pernah disiapkan?

Politik harga

Politik harga energi di Indonesia yang menetapkan harga BBM seragam di seluruh Indonesia dan untuk semua pengguna tanpa kecuali juga membuat subsidi dan beban kenaikan harga minyak selama ini tak terbagi adil dan proporsional.

Istilahnya, orang terkaya dengan aset 9,2 miliar dollar AS dengan buruh kecil, atau pemilik mobil mewah dengan angkutan umum atau tukang ojek yang motornya masih kreditan membeli bensin dengan harga sama.

Kalau sekarang harga BBM dinaikkan karena argumen 80 persen subsidi dinikmati orang kaya, lagi-lagi beban paling berat kembali jatuh pada kelompok rakyat termiskin.

Para ekonom Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memperkirakan kenaikan harga BBM kali ini akan mengakibatkan lonjakan angka kemiskinan menjadi 21,9 persen atau 41,7 juta jiwa. Berlawanan dengan klaim ekonom pemerintah yang belum-belum sudah mengatakan angka kemiskinan justru akan menurun pascakenaikan harga BBM karena program BLT.

Dalam setiap kenaikan harga BBM, pemerintah selalu bermain dengan slogan kenaikan harga BBM sebagai opsi terakhir. Sementara beberapa opsi, seperti mengoptimalkan penerimaan pajak (termasuk dari sektor booming) dan efisiensi anggaran, belum dilakukan secara optimal.

Kenaikan harga minyak mentah menjadi momentum untuk membenahi ketahanan energi nasional, seperti juga lonjakan harga pangan untuk pembenahan ketahanan pangan.

Jangan menunggu sampai harga minyak mencapai 200 dollar AS per barrel.

sumber Kompas